Pengaruh Ekspansi Kekuasaan Kolonial Di Indonesia
Pengaruh Perluasan Kekuasaan Kolonial di Indonesia - Kebijakan pemerintah kolonial Barat terhadap wilayah Indonesia, termasuk eksploitasi yang telah dilakukannya, dari kerja wajib, sewa tanah, tanam paksa, dan politik pintu terbuka semuanya selalu merugikan rakyat Indonesia dan sebaliknya selalu menguntungkan pemerintah kolonial. Ketidakadilan inilah yang kemudian menerima reaksi keras terutama dari kalangan liberal. Setelah golongan liberal menerima kemenangan politik di Belanda, maka muncullah perhatian untuk memajukan kemakmuran di tanah jajahan. Cara yang ditempuh antara lain mendesak pemerintah Belanda untuk meningkatkan kehidupan wilayah jajahan dengan pembangunan di tiga bidang yaitu irigasi, pendidikan, dan perpindahan penduduk.
Walaupun ada perubahan dari tanam paksa ke ekonomi liberal, tetapi praktiknya bagi rakyat sama saja. Karena perubahan dari perusahaan negara ke perusahaan swasta tidak berbeda. Kedua-duanya sama mengeksploitasi Indonesia untuk laba yang sebesar-besarnya. Perbedaannya hanya terletak bahwa sekarang Indonesia terbuka bagi penanaman modal asing, meskipun modal Belanda lebih diutamakan. Akibatnya terjadi internasionalisasi perdagangan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar di bidang perkebunan dan pertambangan dengan modal Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Cina, dan Jepang muncul di Indonesia. Diharapkan dengan adanya penanaman modal absurd ini harapan untuk memasukkan kekuasaan politik oleh negara-negara lain di Indonesia sanggup dihindarkan. Namun kenyataannya ada juga efek ekspansi kekuasaan kolonial terhadap munculnya Nasionalisme Indonesia.
Dalam politik liberal ditekankan adanya sumbangan terhadap rakyat. Tetapi kenyataannya ada kecenderungan untuk menghambat kemajuan rakyat. Sebab meningkatkan taraf hidup rakyat berarti menghendaki modal. Padahal laba perusahaan terletak alasannya tersedianya tenaga buruh yang murah. Timbul pertentangan yang rumit penyelesaiannya dalam hubungan politik dan ekonomi kolonial. Akibatnya rakyat tetap menderita dan hidup sengsara.
Melihat kepincangan tersebut, timbul di negeri Belanda suatu pemikiran untuk menghapuskan politik exploitasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Partai-partai, baik partai agama maupun sosialis, mengecam pemerintah yang selama ini hanya mengeruk laba saja tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Mereka menuntut adanya suatu perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, suatu perubahan yang sanggup membawa peningkatan budaya rakyat pribumi. Selaras dengan perkembangan ekonomi, pemerintah tidak sanggup mengelak lagi untuk mengadakan pembangunan. Karena kemajuan pesat perusahaan-perusahaan juga berkaitan dengan kebutuhan akan sarana-sarana lainnya. Seperti komunikasi yang lancar, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Di bidang manajemen pemerintah, pemerintah mengadakan beberapa perubahan. Seperti memperjelas kekuasaan bupati, membuat undang-undang desentralisasi tahun 1903, dan pembentukan dewan-dewan kota dan daerah. Departemen-departemen baru, menyerupai Departemen Pertanian (1904), Departemen Perusahaan-Perusahaan Negara (1907), dibentuk. Pada permulaan masa ke-20 dibuat dinas-dinas menyerupai Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kerajinan. Sedangkan Dinas Kesehatan dan Pengajaran diperluas.
Di bidang komunikasi, pemerintah melakukan pembangunan jalan raya dan jaringan kereta api di Jawa dan Sumatera. Pelabuhan gres dibangun menyerupai Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Teluk Bayur dan Belawan. Juga hubungan telegram dengan Eropa diadakan. Lancarnya komunikasi tidak hanya menguntungkan kemudian lintas perdagangan tetapi juga menguntungkan bagi penduduk dan pemerintah umumnya. Untuk meningkatkan kesehatan rakyat, dilakukan pemberantasan penyakit menular, menyerupai pes, kolera, malaria, dan sebagainya.
Untuk meningkatkan pertanian, pemerintah membangun irigasi yang luas, menyerupai irigasi Brantas di Jawa Timur. Untuk kepentingan petani dan rakyat kecil didirikan bank-bank kredit, pertanian, bank padi, bank simpanan dan rumah-rumah gadai. Koperasi juga didirikan tetapi kurang menerima kemajuan. Meskipun perjuangan ini tidak berhasil mendorong produksi pribumi, tetapi telah berhasil mendidik rakyat wacana penggunaan uang. Untuk mengurangi kepadatan penduduk suatu kawasan di Jawa, pemerintah melakukan transmigrasi. Daerah target utama ialah Sumatera Timur untuk buruh perkebunan dan Lampung.
Meskipun pemerintah telah sanggup melakukan pembangunan di aneka macam bidang akan tetapi tujuan utamanya ialah untuk kepentingan pemerintah kolonial dan kaum kapitalis (pemilik modal), hasilnya tidak begitu terasa bagi rakyat. Bahkan kehidupan rakyat semakin tergantung kepada pengusaha dan pemilik modal sebagai penyewa tanah dan pembeli tenaganya. Tingkat kehidupan ekonomi rakyat masih tetap rendah. Perbedaan di bidang ekonomi, sosial, dan politik antara golongan Barat/ absurd dengan golongan pribumi sangat besar. Bahkan diskriminasi menurut warna kulit semakin kuat.
Penderitaan dan keterbelakangan rakyat yang berkepanjangan jawaban penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial menjadikan rasa kebencian yang mendalam. Di tambah adanya diskriminasi terhadap warna kulit untuk golongan Bumi Putera maka kebencian dan rasa tidak puas semakin memuncak, yang alhasil timbul keberanian untuk bangun dan menentang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial dan ada sebagian rakyat yang mengadakan perlawanan untuk membela martabat rakyat dan bangsanya. Itulah semangat nasionalisme mulai muncul pada diri rakyat Indonesia.
Sekian mengenai Pengaruh Perluasan Kekuasaan Kolonial di Indonesia, agar ini sanggup bermanfaat bagi kita.