Mekanisme Perencanaan Kota
Di banyak kota di dunia, telah diterapkan dan ditetapkan berbagai perencanaan kota modern, meskipun demikian mekanismenya tidak pernah seragam, berbeda antar-negara dan antar-kota. Di Jepang, untuk pertama kalinya, pada tahun 1919 diterbitkan City Planning Act (Peraturan Perencanaan Kota) sebagai bagian dari Peraturan Nasional. Saat ini perencanaan kota didasarkan pada City Planning Act (1969) yang telah dijabarkan dan diimplementasikan, serta merupakan penyempurnaan atau perbaikan peraturan yang telah ada lebih dahulu.
Sejalan pelaksanaan hukumnya, perencanaan kota diartikan, sebagai: ‘A excogitation concerning province use, metropolis facilities together with urban development, projects aimed at fostering a city, a audio evolution together with order, adjustment together with whatever is decided on according to the stipulation of the law’.
Selanjutnya: perencanaan kota diuraikan sebagai: ‘While aiming at audio harmony amongst agriculture, forestry together with the line-fishing industries, metropolis living rich inwards culture, inwards health, together with inwards functional metropolis activities must hold upward ensured’, dan ‘to accomplish these goals, nether restrictions, a excogitation should hold upward made for the audio usage of the land’.
Arti yang dapat disarikan dari berbagai pernyataan di atas adalah bahwa: Apa saja yang menyangkut perencanaan kota adalah perlu adanya keputusan, ditinjau baik dari segi materi perencanaan dan dari kedudukan kepemerintahan. Melalui pendekatan menyeluruh (integral), yang merupakan kesatuan ini, maka condition perencanaan kota akan tertuang ke dalam tulisan yang secara teoritis baik, namun disertai pula oleh sejumlah gambar-gambar (grafis) yang mendukung. Demikian juga perencanaan kota ini, tidaklah semata-mata menjadi sebuah perencanaan yang dipresentasikan dalam suatu jaringan kerja yang kosong, sebab segala pertimbangan yang diambil akan selalu disertai berbagai pembatasan hak-hak khusus, dalam proses pengambilan keputusan yang melalui bimbingan sangat cermat dan berhati-hati. Keputusan bersama yang mantap dapat dicapai berdasar berbagai pertimbangan matang berbagai pihak terkait (stakeholders) tersebut, dan sebaiknya dilakukan sekali saja, yang penting adalah pelaksanaaan selanjutnya yang cermat, konsisten dan optimal.
